PP.44 2012


SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.bahwa satuan pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat
mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan
pendidikan;
b. bahwa pungutan dan/atau sumbangan dalam rangka
memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang
tua/walinya, dan/atau masyarakat haruslah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan;
c. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya
Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama terdapat kekurangan dan belum menampung
perkembangan kebutuhan satuan pendidikan yang dikelola
oleh masyarakat sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan
Pendidikan Dasar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun
2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.
3
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara
program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar
Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah
Pertama Terbuka.
2. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau
barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik
atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta
jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan
pendidikan dasar.
3. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang
dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali,
perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang
bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan
oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu
pemberiannya.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang
diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan dasar.
5. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau
diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan
perundang-undangan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan.
Pasal 2
Biaya satuan pendidikan terdiri atas:
a. biaya investasi;
b. biaya operasi;
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
Pasal 3
Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
Pasal 4
4
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,
kecukupan, dan keberlanjutan.
(2)Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa
besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
(3)Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa
pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan
pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(4)Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa
pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk
memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
Pasal 5
Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta
didik atau orang tua/walinya;
e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
Pasal 6
Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat:
a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
b. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
c. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d. bantuan Pemerintah;
e. bantuan pemerintah daerah;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
h. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
i. sumber lain yang sah.
Pasal 7
5
(1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak
dikembangkan menjadi bertaraf internasional dapat menerima bantuan
biaya operasional dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang
memungut biaya tersebut dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Pasal 8
(1)Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas
dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta
anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan
satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite
sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;
c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan
d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan
dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan
pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan
pendidikan dasar.
(2)Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) butir b, dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total
dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk
peningkatan mutu pendidikan.
Pasal 9
(1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau
pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
(2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada
tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan
hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
(3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan
pendidikan.
6
(4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan
prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
Pasal 10
(1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf
internasional dapat memungut biaya satuan pendidikan dan digunakan
hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi
yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional yang mendapatkan
bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memungut biaya
pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya
operasi.
(3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional yang tidak
mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat
memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan
pendidikan.
(4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2).
Pasal 11
Pungutan tidak boleh:
a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu
secara ekonomis;
b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik,
penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan; dan/atau
c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga
representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung
maupun tidak langsung.
Pasal 12
(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang
didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar.
(2) Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan.
(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.
7
Pasal 13
(1) Menteri dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan
perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
(2) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan
dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan
melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan
masyarakat.
Pasal 14
(1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dilaporkan
dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku
kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite
sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.
(2) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik,
komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.
Pasal 15
(1) Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahun ajaran
melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan
publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak
berskala nasional.
(2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengumpulan,
penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Bagi satuan pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang
bertentangan dengan Peraturan Menteri ini harus mengembalikan
sepenuhnya kepada perserta didik/orang tua/wali peserta didik.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya
Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 665
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
9
Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s